HEADLINE: Menanti Amnesti Baiq Nuril, Perjuangan Korban Asusila Mencari Keadilan - Ide Nasional

Breaking

Wednesday, July 10, 2019

HEADLINE: Menanti Amnesti Baiq Nuril, Perjuangan Korban Asusila Mencari Keadilan

Kasus Baiq Nuril Maknun bermula pada Agustus 2012 silam. Saat itu, Nuril yang merupakan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat ditelepon oleh kepala sekolahnya berinisial HM.

Dalam percakapan melalui telepon, HM bercerita tentang pengalaman pribadinya kepada Nuril. Percakapan yang diduga bermuatan pelecehan seksual itu kemudian direkam Nuril.

HM rupanya bukan kali itu membicarakan soal seks melalui sambungan telepon. Hanya saja nuril tidak merekamnya. Karena takut difitnah, Nuril kemudian merekam salah satu pembicaraan teleponnya untuk membuktikan kepada orang-orang terdekatnya bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan HM.

Hingga pada Desember 2014, seorang rekannya meminjam telepon seluler atau ponsel milik Nuril. Selanjutnya, ia mengambil rekaman percakapan antara kepsek dan Nuril. Rekaman tersebut bocor, sehingga HM, yang membeberkan aib dirinya kepada Nuril, malu.

Tak terima, HM kemudian melaporkan Nuril atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik secara ilegal. Meski rekaman itu mengandung unsur pelecehan seksual terhadap Nuril.

Kasusnya pun berlanjut hingga ke meja hijau. Di tingkat pertama, Nuril bebas setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan dia tidak bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seperti yang didakwakan.

“Karena kesalahan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim telah cukup alasan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum,” ucap Ketua Majelis Hakim Albertus Husada dalam sidang terbuka di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu, 26 Juli 2017, dilansir Antara.

Namun, kasusnya tak berhenti di situ. Kalah di pengadilan tingkat pertama, jaksa penuntut umum (JPU) melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA melalui Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni pada 26 September 2018, menyatakan Baiq Nuril bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam putusannya, Majelis Kasasi Mahkamah Agung menganulir putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pada salinan putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 26 September 2018 yang diperoleh Ide Nasional, ada 3 pertimbangan hakim menyatakan Baiq Nuril bersalah.

Pertama, hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi jaksa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, yang sebelumnya membebaskan Baiq.

Kedua, penjatuhan pidana diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa, khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar berhati-hati dalam menggunakan media elektronik.

Ketiga, amar putusan dinilai cukup adil, dengan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Baiq Nuril.

Putusan itu diketok Ketua Majelis Sri Murhayuni serta dua hakim anggota, Maruap Dohmatiga Pasaribu dan Edy Army. Putusan ini diambil dengan mempertimbangkan hal meringan dan memberatkan.

“Hal memberatkan, perbuatan terdakwa membuat karier saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, malu karena kehormatan dilanggar. Keadaan meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tiga orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa,” salinan putusan tersebut.

Merasa tidak mendapatkan keadilan, Baiq Nuril kemudian mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Anaknya yang bernama Rafi juga mengirimkan surat serupa.

Upaya Nuril tak bertepuk sebelah tangan. Pernyataan Jokowi soal dukungannya kepada Nuril untuk mencari keadilan membawa angin segar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjanjikan grasi kepada Nuril jika upaya terakhir di jalur hukum kandas.

Jokowi ingin, agar Baiq Nuril berjuang hingga akhir, yaitu dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan kasasi yang memperberat hukumannya.

“Kita berharap MA memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” kata Jokowi di Lamongan, Jawa Timur, Senin, 19 November 2018.

Jokowi mengaku menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Dia pun tak bisa mengintervensi perkara yang menjerat Nuril.

Namun, perjuangan Nuril melalui PK kandas. MA menolak PK yang diajukan Nuril. Dengan begitu, mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram itu tetap harus menjalani hukuman 6 bulan penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan sesuai putusan kasasi.

“Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjaun Kembali (PK) Pemohon/Terpidana Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Dengan ditolaknya permohonan PK Pemohon/Terpidana tersebut maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Jumat (5/7/2019).

Sidang PK itu diketuai hakim Suhadi dengan anggota Margono dan Desnayeti. Majelis hakim menilai, alasan permohonan PK Baiq Nuril yang mendalilkan ada kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi, tidak dapat dibenarkan.

“Karena putusan judex yuris tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya,” kata Andi.

Majelis hakim berpendapat perbuatan Baiq Nuril merekam pembicaraan lewat ponsel antara dirinya dengan HM sekitar satu tahun lalu dan menyimpan hasil rekamannya dan diserahkan kepada saksi Imam Mudawin mengandung unsur pidana. Terlebih setelah saksi Imam Mudawi memindahkan ke laptopnya hingga rekaman percakapan itu tersebar luas.

“Bahwa terdakwa yang menyerahkan handphone miliknya kepada orang lain kemudian dapat didistribusikan dan dapat diakses informasi atau dokumen eletronik yang berisi pembicaraan yang bermuatan tindak kesusilaan tidak dapat dibenarkan. Atas alasan tersebut permohonan PK pemohon atau terdakwa ditolak,” kata Andi.

Kini, harapan Baiq Nuril untuk mendapatkan keadilan tinggal berada di tangan presiden. Jokowi diharapkan memberikan amnesti atau pengampunan kepada ibu tiga anak itu agar terbebas dari jeratan hukum.


Artikel yang berjudul “HEADLINE: Menanti Amnesti Baiq Nuril, Perjuangan Korban Asusila Mencari Keadilan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment