HEADLINE: Jenderal Polisi Ramai-Ramai Daftar KPK, Haruskah Ada Komisioner dari Polri? - Ide Nasional

Breaking

Wednesday, July 3, 2019

HEADLINE: Jenderal Polisi Ramai-Ramai Daftar KPK, Haruskah Ada Komisioner dari Polri?

Mantan pimpinan KPK Antasari Azhar mengusulkan, komisioner lembaga antirasuah ada yang berasal dari unsur polisi dan jaksa. Menurut dia, kerja KPK yang kolektif kolegial membutuhkan sosok dari dua institusi tersebut.

Hal tersebut disampaikan Antasari usai diundang Pansel Capim KPK di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Selasa 2 Juli 2019 untuk meminta masukan terkait proses seleksi.

“Zaman saya dulu adalah, komposisi lima orang (pimpinan). Nah ini satu jaksa, satu penyidik kepolisian, dan tiga profesional di bidang lain. Seperti lawyer, akuntan, dan bidang manajemen. Kenapa? karena ini kerjanya kolektif. Jadi bisa saling sharing pendapat,” kata Antasari di lokasi.

“Kenapa perlu jaksa dan polisi? Supaya tahu lah tentang perkara. Tidak dibohongi anak buah nanti,” sambungnya.

Sementara itu, mantan pimpinan KPK lainnya, Mochamad Jasin menyarankan agar pimpinan KPK berikutnya memiliki kemampuan manajerial yang baik. Sehingga, para pimpinan dapat mengatasi persoalan di dalam internal KPK.

Selain itu, pimpinan KPK juga harus memahami soal penindakan, pencegahan, serta koordinasi dan supervisi dengan institusi hukum lainnya. Pimpinan KPK berikutnya juga diharapkan dapat mengerti soal reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga.

Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, siapa saja boleh mendaftar sebagai calon pimpinan KPK termasuk dari Polri. Apalagi, rekrutmen dilakukan secara terbuka.

Namun, kata dia, jangan dibangun mitos bahwa seakan-akan pimpinan KPK harus ada unsur jaksa dan polisi.

“Kan tidak harus, bukankah di dalam KPK sendiri sudah ada jaksa dan polisinya. Penyidiknya tuh banyak polisi, penuntut umumnya semuanya jaksa, jadi representasi rasa, potret, cara pandang kejaksaan dan kepolisian sebenarnya sudah ada,” kata Zainal kepada Ide Nasional, Rabu 3 Juli 2019.

Dia menegaskan, unsur pimpinan KPK harus ada dari polisi atau jaksa adalah mitos. Menurut dia, paling utama dilihat dari seorang calon pimpinan KPK adalah kapabilitas dan integritas, bukan asalnya.

“Yang saya khawatirkan kemudian orang diloloskan karena seakan-akan harus ada calon dari polisi, harus ada calon dari jaksa. Ya tidak bisa, tetap harus integritasnya yang diperdebatkan nomor satu,” kata dia.

Dosen di Fakultas Hukum UGM ini menjelaskan, dengan mengatakan dosen lebih mampu dari polisi, polisi lebih disiplin dari dosen. Dosen lebih bersih pun mitos. Yang harus dibangun di KPK itu adalah nilai dan integritas. Semua harus diukur berdasarkan parameter yang sama.

Dia mengatakan, dalam jabatan publik yang penting adalah integritas, kapabilitas, dan aksestabilitas. Integritas dan kapabilitas, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun.

Zainal menuturkan, bisa jadi dengan adanya pimpinan KPK dari Polri akan meredam konflik kedua lembaga ini yang kerap terjadi. Tapi, kata dia, belum tentu bisa meredam. “Atau malah alih-alih meredam, yang terjadi malah domestikasi kan. Penjinakan,” kata dia

Zainal mengatakan, perkelahian antara polisi dan KPK harus dilihat siapa yang salah. Jangan karena bertengkar kedua pihak didamaikan. “Harusnya ditegur, siapa yang salah dia dijewer. Bukan kemudian logikanya mengatakan bahwa ‘oh karena mereka sering berantem maka harus ada unsur perwakilannya’,” kata dia.

Dia mengatakan, berdasarkan undang-undang, KPK adalah lembaga pengkoordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. Maka dengan konsep itu, kejaksaan dan kepolisian harusnya ikut dengan mereka, jangan dibalik logikanya bahwa kemudian kejaksaan dan kepolisian harus diikuti oleh KPK.

Zainal mengatakan, banyak yang harus difokuskan KPK ke depan. Dari hilir, mulai dari perbaikan sumber daya manusia di internal dan soal kelembagaannya. Pencegahan korupsi harus dilakukan selain pemberantasan rasuah yang terus berjalan.

“Karena dalam 4 tahun mau berantas semua korupsi kan mustahil, harusnya ada wilayah yang mau dia tekankan, wilayah yang dia mau kuatkan, itu harus dipikirkan,” kata dia.

Zainal menambahkan, idealnya harus ada orang lama yang kembali mendaftar KPK supaya tetap berkesinambungan untuk periode berikutnya . Akan tetapi, lanjut dia, hal ini tidak bisa dipaksakan.

“Banyak yang menurut saya lumayan, harusnya bisa mendaftar kembali itu. Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo), dengan segala catatan, menurut saya lumayan, harusnya bisa mendaftar kembali. Pentingnya orang lama itu ada supaya mereka punya kesinambungan kerja. Yang kedua baru bicara soal pengetahuan di luar-luar itu, ada banyak kok tokoh-tokoh baik, menarik, yang menurut saya, pantas untuk ke KPK,” kata dia.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menilai, tidak perlu ada unsur Polri di pimpinan KPK. Sebab, Polri sudah ada jatah penyidik.

“Mestinya wakil dari kepolisian itu cukup di situ saja. Jadi tidak perlu lagi komisioner dari unsur polisi, kan mereka sudah punya itu, semua penyidik adalah polisi sebagian besar penyidik polisi, jadi wakil kepolisian cukup di penyidik,” kata dia kepada Ide Nasional. Rabu (3/7/2019).

Dia menilai, dengan adanya unsur pimpinan dari Polri maka sama saja KPK bagian dari kepolisian. Karena itu, sebaiknya, tidak ada unsur Polri di KPK supaya lembaga antikorupsi tersebut benar benar menjadi lembaga yang bisa mengevaluasi lembaga kepolisian dan kinerja kejaksaan.

Muzakir mengatakan, komposisi pimpinan yang tepat adalah dari kalangan independen dan tidak terikat pada eksekutif.

“Karena dia independen maka mereka berani melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi yang gunakan wewenang yang melakukan korupsi, oknum jaksa yang melakukan korupsi dan oknum penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah eksekutif yang korupsi,” kata dia.

Dia pun mengatakan, ke depan, KPK harus fokus dalam pencegahan. Akan tetapi, bila gagal, KPK harus melakukan penindakan dengan serius.

“Harus digeser lebih banyak ke pencegahan, tapi kalau sudah dicegah masih berbuat korupsi, gebuk sekeras kerasnya itu diproses dan dihukum seberat beratnya karena sudah diberikan kesempatan untuk mencegah tapi masih berbuat itu,” kata dia.


Artikel yang berjudul “HEADLINE: Jenderal Polisi Ramai-Ramai Daftar KPK, Haruskah Ada Komisioner dari Polri?” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment