Babak Baru Pertarungan Prabowo Vs Jokowi - Ide Nasional

Breaking

Friday, June 14, 2019

Babak Baru Pertarungan Prabowo Vs Jokowi

Pada dalil permohonan yang diajukan ke MK, kubu Prabowo lebih banyak menyoroti Jokowi-Ma’ruf ketimbang KPU selaku termohon. Banyak tudingan miring yang dialamatkan ke kubu Jokowi. Semuanya merupakan penjabaran dari dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ketua tim hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto langsung mempermasalahkan status Wapres 01, Ma’ruf Amin yang menjabat di dua bank syariah milik BUMN. Dia menilai, Ma’ruf sebagai pejabat BUMN dan melanggar aturan KPU karena tidak mengundurkan diri saat pencalonan.

Pria yang akrab disapa BW itu juga menyinggung sumbangan dana kampanye Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon 01 telah melebihi batas ketentuan yang manipulatif.

“Dengan demikian jelas ada indikasi menyamarkan sumber asli dana kampanye bertujuan memecah sumbangan agar tak melebihi jumlah dana kelompok yang tak melebihi Rp 25 miliar,” kata BW.

Mantan pimpinan KPK itu juga menuding iklan pencapaian pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi di bioskop sebagai kampanye terselubung. BW menyebut upaya tersebut sebagai kecurangan yang TSM.

Dia juga menuding kebijakan kenaikan gaji dan pembagian THR yang lebih awal bagi PNS sebagai salah satu bentuk kecurangan TSM. Dia menilai kebijakan itu sebagai vote buying atau pembelian suara.

Sementara salah satu tim hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana menyebut, Jokowi sebagai calon petahana telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan memanfaatkan fasilitas negara termasuk aparatur negara dalam kontestasi politik 2019.

Dengan penyalahgunaan kekuasaan itu, kubu Prabowo-Sandi menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan kecurangan yang yang terstruktur, sistematis, dan masif. “Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu yang tidak hanya biasa-biasa saja tetapi juga TSM,” katanya.

Denny juga menyebut kubu Jokowi menguasai pers nasional dengan tujuan mempengaruhi opini publik. Kecurangan TSM disebut salah satunya dilakukan dengan menguasai pers nasional.

“Media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan, dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan,” kata Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).

Denny menilai, akses media bagi kedua kandidat pada perhelatan Pilpres 2019 tidak seimbang. Kubu Prabowo juga menyinggung tiga bos media besar nasional yang menjadi bagian dari tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Dia juga menyebut bahwa ada media yang mencoba bersikap netral, namun harus dihentikan karena tekanan tertentu. “Pasti ada tekanan yang sangat kuat dan tidak mampu mereka tahan. Ketimbang berkompromi membuat tayangan yang tidak sesuai dengan jati diri ILC dan Karni Ilyas, lebih baik tidak usah tayang sekalian,” kata Denny.

Kubu Prabowo juga menuding ketidaknetralan kepolisian, intelijen, dan aparatur negara lainnya. Mereka bahkan menuding Polri membentuk tim buzzer di media sosial untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Tudingan itu ia dasarkan pada postingan akun Twitter @Opposite6890. Tudingan ketidaknetralan Polri juga didasarkan pada pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut AKP Sulman Aziz yang menyatakan diperintah pimpinannya menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Namun semua tudingan itu dibantah Polri.

Dalam materi permohonan, kubu Prabowo-Sandi juga menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Salah satu tim hukum BPN Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah menyebut, era kepemimpinan Jokowi sebagai neo-orde baru.

Hal itu lantaran sifat otoritarian Presiden Jokowi mirip dengan Presiden Soeharto di era orde baru. Indikatornya antara lain, terjadinya korupsi yang masif dan pemerintahan yang represif terhadap masyarakat sipil.

Tudingan itu dikutip kubu Prabowo-Sandi dari pendapat Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School, Tim Lindsey dan kandidat doktor dari Australian National University, Tom Power yang risetnya tentang politik Indonesia.

“Dalam makalahnya di konferensi tahunan “Indonesia Update” di Canberra, Australia, pada September 2018, 14 Tom Power menyoroti bahwa hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik. Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum,” kata Nasrullah.

“Hal lain, adalah menguatnya lagi pemikiran dwi fungsi militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power adalah beberapa karakteristik otoritarian orde baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi,” sambungnya.

Kubu Prabowo-Sandi juga menuding adanya TPS siluman pada Pemilu 2019. Dia menyebut terdapat 2.984 TPS siluman yang merugikan perolehan suara Prabowo-Sandi.

“Jumlah keseluruhan TPS siluman tersebut sebanyak 2.984 TPS. TPS siluman itu dapat dikonfirmasi dengan membandingkan TPS berdasarkan Penetapan Termohon dengan Informasi yang terdapat di dalam Situng Termohon,” kata Nasrullah.

 


Artikel yang berjudul “Babak Baru Pertarungan Prabowo Vs Jokowi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment