HEADLINE: Potensi Sengketa Hasil Pilpres 2019, Tak Ada Pilihan Selain ke MK? - Ide Nasional

Breaking

Friday, May 17, 2019

HEADLINE: Potensi Sengketa Hasil Pilpres 2019, Tak Ada Pilihan Selain ke MK?

Ide Nasional, Jakarta – Rekapitulasi nasional Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendekati batas akhir. Rabu, 22 Mei 2019 nanti, rekapitulasi dirampungkan. Tiga hari berikutnya, KPU akan menetapkan hasil Pemilu 2019 baik pilpres maupun pileg.

Tak semua pihak menerima hasil tersebut. Negara pun memfasilitasi pihak-pihak yang keberatan dengan hasil perhitungan pemilu untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memilih tak menempuh jalur itu. 

Kendati belum final, sikap BPN sampai hari ini, kemungkinan besar tidak akan membawa hasil pilpres ke MK. Paslon 02 akan membawa perkara itu ke Bawaslu.

Mereka berkaca pada Pilpres 2014, saat gugatan dan bukti yang dibawa Prabowo ditolak MK.

“Saya kira itu tadi jawabannya. Kemungkinan besar tidak akan ke MK, dengan catatan dari pemilu yang lalu. Jadi kita kembalikan ke masyarakat saja,” kata Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, di DPR, Jakarta, Jumat 17 Mei 2019.

Toh, kata dia, jalur ini dinilai tidak melanggar undang-undang. 

“Kami melakukan penolakan ini dengan cara-cara konstitusional, bukan dengan cara makar seperti narasi yang dibangun selama ini oleh kubu yang tidak bertanggung jawab,” kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, kepada Ide Nasional, Jumat. 

Kubu paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin kemudian mempertanyakan sikap Prabowo. Sebab, tiga partai pengusung Prabowo-Sandi yakni Gerindra, Demokrat dan PAN, ikut dalam panitia khusus pembahasan RUU Pemilu yang dipimpin Lukman Edi. Perwakilan dari tiga partai itu bahkan duduk sebagai wakil ketua.

Wakil Ketua TKN, Arsul Sani menuturkan, jika ditarik ke belakang pada Juli 2017, Gerindra bahkan aktif dalam rapat pembahasannya. Pasal mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu pun diputuskan secara aklamasi. Tidak ada voting. 

“Yang dari Gerindra adalah Reza Patria. Jadi Gerindra ikut aktif memimpin rapat-rapat Pansus RUU Pemilu, termasuk ketika membicarakan bab tentang penyelesaian sengketa, di antara tentang penyelesaian sengketa hasil pemilu. Pasal-pasal dalam bab ini diputus dengan aklamasi, tidak dengan voting. Artinya semua sepakat, MK tempat untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilu,” kata Arsul kepada Ide Nasional.

Menurut dia, tak ada keraguan sedikitpun dari Gerindra soal imparsialitas dan independensi MK. “Oleh karena itu, kalau sekarang enggak percaya dengan MK dan merasa sia-sia kalau sengketa tersebut dibawa ke sana (MK), ya maka tentu ini akan jadi bahan tertawaan rakyat,” lanjut dia.

MK Jalan Satu-satunya?

Mantan Ketua MK, Mahfud MD menjelaskan, tidak ada masalah ketika peserta Pilpres 2019 tidak mau menggunakan jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, langkah selain MK, tidak akan memiliki efek ke hasil pemilu.

“Ya tidak apa-apa, kalau tak mau ke MK secara hukum selesai 25 Mei dan tak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali hukum. Misalnya, saat ditetapkan mereka tak datang, tak mau tanda tangan berita acara, ya selesai pemilu. Hukumnya, selesai tak ada masalah,” tutur Mahfud saat ditemui di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Jumat 17 Mei 2019.

Oleh karena itu, sambung dia, jika tidak puas dengan hasil rekapitulasi KPU, bawa lah ke MK. Sesuai dengan ketentuan gugatan sengketa Pilpres dan Pileg 2019 ditunggu hingga 25 Mei nanti.

“Tanggal 2-28 Juni diputus. Apapun (putusannya) sudah selesai, tak ada jalan lain,” kata Mahfud.

Dia yakin, masyarakat masih percaya kepada MK. Menurut dia, yang membangun opini MK tidak bisa dipercaya hanyalah segelintir orang yang sedang emosional.

“Siapa bilang tidak dipercaya? MK dipercaya rakyat. Yang tak percaya kan provokator yang sedikit jumlahnya atau orang yang sedang emosional dan jumlahnya sedikit kalau misal tak ke MK, ya selesai,” tandas Mahfud.

Sementara, Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menuturkan, Bawaslu bisa menangani dugaan kecurangan, selama pemilu masih dalam tahapan penghitungan suara. Jika KPU sudah menetapkan, artinya pihak yang bersangkutan harus melayangkan gugatan ke MK.

“Para pihak bisa mempermasalahkan itu. Tapi siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Tuduhan semacam ini biasanya bisa langsung ditangani Bawaslu, di setiap tahapan penghitungan. Tapi bisa juga dibawa lebih lanjut ke MK,” kata Sirojudin kepada Ide Nasional.

MK Jamin Transparan

Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, membawa atau tidak membawa perkara sengketa hasil pemilu, termasuk dalil dugaan kecurangan pemilu ke MK, merupakan hak peserta pemilu. Yang pasti, menurut UUD 1945, sudah ada mekanisme yang mengatur sengketa tersebut. Pada aturannya, MK merupakan lembaga negara yang berwenang memutus sengketa hasil pemilu.

“Menurut UUD 1945, perihal sengketa hasil pemilu sudah disediakan mekanismenya dan MK merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu, sekali lagi, termasuk jika di dalam permohonan itu ada dalil kecurangan yang arahnya mencederai nilai-nilai demokrasi dalam pemilu,” kata Fajar ketika dihubungi Ide Nasional.

Dia pun menjamin peradilan di MK transparan. Publik bisa memantau peradilannya, apalagi memang dibuka untuk umum.

“Jadi yang diperlukan adalah argumentasi, saksi, alat bukti yang mampu meyakinkan, bukan sekedar klaim atau asumsi. Silakan publik melihat kembali penanganan perkara sengketa pilpres tahun-tahun sebelumnya, melalui proses persidangan yang terbuka, jelas, MK tak mungkin bisa memenangkan pihak yang memang seharusnya kalah atau sebaliknya, mengalahkan pihak yang seharusnya menang,” tegas Fajar.


Artikel yang berjudul “HEADLINE: Potensi Sengketa Hasil Pilpres 2019, Tak Ada Pilihan Selain ke MK?” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment