Kaltim Siapkan Tata Kelola Areal Konservasi di Perkebunan Sawit - Ide Nasional

Breaking

Wednesday, April 10, 2019

Kaltim Siapkan Tata Kelola Areal Konservasi di Perkebunan Sawit

Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyiapkan tata kelola areal konservasi, di kawasan perkebunan Kelapa Sawit. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Perkebunan Se-Kalimantan Timur bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) terkait (Bappeda, Perizinan Satu Pintu, dan Pertanahan) akan menyepakati pengelolaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Ujang Rachmad menjelaskan, kegiatan penyusunan naskah melalui lokakarya tersebut, merupakan komitmen nyata level kedua setelah deklarasi terkait pelestarian alam, pada bisnis perkebunan.

“Mari bersinergi dan berkolaborasi untuk menentukan lokasi, model pengelolaan dan data tentang ABKT di Kalimantan Timur,” ujarnya, ditemui pada pembukaan Lokakarya Strategi Pembangunan Sawit Rendah Emisi di Samarinda,Selasa (09/04/2019).

Ujang membeber, lokakarya diikuti oleh peserta perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah se-Kalimantan Timur, Dinas Perizinan Satu Pintu (PTSP), dan Pertanahan/ATR, organisasi sipil dan asosiasi pengusaha perkebunan sawit (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur.

Dalam lokakarya tersebut, lanjut Ujang peserta melakukan validasi data spasial dan tabular perkebunan sawit di wilayah kerja mereka. Data-data ini kemudian diselaraskan dengan target Deklarasi Kesepakatan Pengembangan Kebun Berkelanjutan pada pertengahan 2017 lalu.

Dimana pada poin keempat Deklarasi yang ditandatangani tujuh Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur beserta Gubernur itu, disebutkan bahwa pemerintah sepakat untuk secara bersama-sama, mempertahankan sisa hutan alam seluas 640 ribu hektare dan lahan gambut seluas 50 ribu hektare sampai dengan tahun 2030 di kawasan peruntukan perkebunan dan lahan dengan izin usaha perkebunan.

“Areal ini ( 640 ribu hektare dan lahan gambut seluas 50 ribu hektare) merupakan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), yaitu kawasan berfungsi utama untuk perlindungan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa,” tukas Ujang.

Biasanya, lanjut dia ABKT dicirikan dengan kehadiran spesies langka atau jumlah keanekaragaman hayati (kehati) yang tinggi. Dalam proses standardisasi sawit lestari melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustanaible Palm Oil (RSPO), pengelolaan ABKT menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pemegang izin.

Untuk itu, kata pria berkacamata ini, komitmen ABKT Kalimantan Timur ini adalah upaya dalam pembangunan yang menyelaraskan antara ekonomi, lingkungan dan sosial.

Dari sisi ekonomi, tak bisa dipungkiri perkebunan adalah kontributor pendapatan daerah yang memberi sumbangan pendapatan daerah yang tidak sedikit. Sementara dari aspek sosial, perkebunan juga punya peran meningkatkan nilai tukar petani.

“Tapi dari sisi lingkungan, perkebunan lestari merupakan kewajiban dari standardisasi ISPO. Maka penetapan ABKT yang akurat menjadi penting demi masa depan Kalimantan Timur. Dari luasan ABKT (640 ribu hektare dan 50 ribu hektare lahan gambut) hasil deklarasi 2017 lalu, belum diverifikasi lokasi, luas di lapangan dan bentuk pengelolaannya,” tambah Ujang.

Bisa saja, kata Ujang nantinya luasan yang sudah ditetapkan tersebut berkurang, atau mungkin bertambah. Hal itu tergantung dari kesepakatan. Karenanya, bila sudah ada kata sepakat, maka Ujang meminta ABKT menjadi pertimbangan untuk memberikan izin di daerah (kabupaten/kotamadya).

“Saya mohon rekan-rekan di kabupaten/kota agar serius menerapkan komitmen dalam perizinan,” ungkapnya.

Sementara itu, Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahjudi Wardojo menjelaskan, kehati-hatian amatlah penting dalam sektor perkebunan. Tak cuma soal keberadaa flora dan fauna. Keberadaan mikroba dalam hutan primer itu mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung bagi manusia.

“Hutan itu selain penyangga kehidupan (sumber air dan sumber makanan), tapi juga sumber energi dan sumber obat-obatan. Hutan yang sudah rusak, pada tingkat gangguan tertentu, tidak bisa diperbaiki,” ungkapnya.

“Salah besar, jika menganggap hutan yang rusak itu bisa baik hanya dengan ditanam kembali,” imbuhnya.

Berdasarkan pengalamannya, kata Wahjudi diperlukan sekitar 250 tahun untuk memperbaiki hutan dengan keanekaragaman hayati yang sama. “Apalagi hutan Indonesia yang memiliki 50 persen dari keanekaragaman hayati dunia,” sebutnya.

Untuk itu, adalah hal yang wajar jika Eropa ribut setiap kali terjadi gangguan pada hutan Indonesia, seperti kematian orang utan, karena dunia terancam keanekaragaman hayatinya. Pasalnya, jika kekayaan ini terganggu, maka masa depan dunia juga tidak seimbang.

Senada, Ketua Kelompok Kerja Green Growth Compact Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur, Soeyitno Soedirman menjelaskan, bahwa ABKT merupakan kewajiban pemegang izin konsesi pengelolaan hutan yang mengikuti sertifikasi FSC. Meski diakuinya, bahwa pada mulanya pengusaha juga menolak.

“Tapi karena pasar yang minta, maka perusahaan kemudian menjadikan kewajiban,” paparnya.

Bukan tanpa sebab, hal ini karena Kayu bersertifikat FSC bisa laku dengan harga lebih tinggi di pasaran Eropa dan Jepang.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Henny Herdianto menjelaskan, sedianya perkebunan sawit bisa saja dikelola berdampingan dengan areal konservasi ABKT yang dijaga.

Ia menyebut, untuk perluasan kebun sawit di Kalimantan Timur masih tersedia sekitar 927 ribu hektare lahan, dengan karbon rendah atau lahan semak belukar yang bisa dikelola tanpa menganggu luasan lahan potensi ABKT sebesar 640 ribu hektare dan 50 ribu hektare lahan gambut.

“Kalau mau perluasan lahan, urutannya adalah lahan semak bellukar, kemudian hutan sekunder,” kata Henny. Namun, memang perlu divalidasi titik-titiknya sehingga tepat dalam perencanaan. Data-data hasil verifikasi ABKT dalam lokakarya ini, akan disampaikan ke Bupati dan Walikota. “Kami sedang menata perizinan kebun sawit di Kaltim, yang tidak tepat akan diberi peringatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Manajer Senior Program Sawit Berkelanjutan The Nature Conservancy Indonesia M Windrawan Inantha menyebut, penjagaan ABKT di perkebunan sawit, tak melulu untuk mempertahankan keanekaragaman hayati.

Disisi lain, hal ini dilakukan juga untuk menjadi kesempatan untuk mendapatkan insentif dari pengurangan emisi. Seperti diketahui, Kalimantan Timur mendapatkan program insentif karbon dari Bank Dunia jika mampu menjaga kawasan-kawasan yang mampu mengurangi emisi.

“Komitmen para pemimpin di Kaltim ini sangat bagus. Karenanya, perlu dibangun narasi yang positif tentang perkebunan sawit Kalimantan Timur,” ucapnya.

Realisasi di lapangan, nyatanya tak jauh berbeda. Ketua Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur, Yus Alwi Rahman mengatakan bahwa Kaltim sudah menyiapkan sederet legalitas perkebunan lestari.

Sudah ada Peraturan Daerah tentang Perkebunan Berkelanjutan No. 7 tahun 2018, kemudian sudah ada Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan. Kini yang disiapkan adalah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan ABKT.

“Kami berkomitmen untuk memastikan pengelolaan lingkungan berjalan optimal, tapi kami juga mengupayakan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi daerah, maka kita mesti harmoniskan isu ini!” kata Ujang Rachmad.

Di Berau, kabupaten ini menjadi yang pertama di Kalimantan Timur yang memiliki Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan. “Kami sedang proses pengesahan peratuan bupati tentang Forum Komunikasi,” ujar Sekrataris Daerah Dinas Perkebunan Berau Amran Arief dalam kesempatan yang sama.[]

daerah,featured

doriapril

doriapril


Artikel yang berjudul “Kaltim Siapkan Tata Kelola Areal Konservasi di Perkebunan Sawit” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment