Imbauan KPK dan Galaunya Caleg Petahana DPRD DKI - Ide Nasional

Breaking

Wednesday, April 10, 2019

Imbauan KPK dan Galaunya Caleg Petahana DPRD DKI

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyarankan warga DKI Jakarta untuk tidak memilih anggota DPRD DKI Jakarta yang kembali mencalonkan diri sebagai legislator alias petahana.

Menurut dia, dari seluruh legislator Ibu Kota yang berjumlah 106 orang itu, tak satu pun melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di periode 2018.

“DKI Jakarta tidak satu pun lapor LHKPN. Tolong ditulis itu di media, jangan dipilih lagi,” ujar Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Syarif menyarankan hal tersebut agar masyarakat DKI mendapatkan sosok perwakilan yang lebih baik.

“Oleh karena itu kita mengimbau dan saya pikir masyarakat Jakarta berhak untuk mendapatkan wakil yang lebih baik,” kata Syarif.

Dia juga mengatakan, seharusnya anggota DPRD DKI Jakarta bisa memberikan contoh yang lebih baik bagi para legislator daerah. Syarif pun menyesalkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPNlegislator DKI yang nol persen.

“Jakarta yang betul-betul barometer Indonesia tak satu pun melaporkan LHKPN. Ini Provinsi DPRD Jakarta, pusat, masa sama dengan yang lain-lain, harusnya kan Jakarta itu jauh lebih baik,” kata Syarif.

Oleh karena itu, dia mengimbau partai politik memberi sanksi tegas kepada kadernya yang malas melaporkan harta kekayaan. Menurut Syarif, sikap tegas partai penting untuk melahirkan anggota dewan yang bersih dari praktik korupsi.

“Kita sudah bicarakan dan sampaikan dalam bentuk lisan. Kita meminta kerelaannya untuk kesiapannya melaporkan LHKPN,” kata dia.

KPK menyebutkan, penyampaian LHKPN merupakan instrumen penting untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) yang jujur.

“KPK melihat instrumen LHKPN ini sebagai instrumen penting, kita diskusikan ke KPU pilih yang jujur. Itu artinya kita bilang pilih calon yang jujur,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin 8 April 2019.

KPK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang telah mengumumkan secara resmi nama-nama anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah melaporkan secara tepat waktu, melaporkan terlambat, dan belum melaporkan sama sekali LHKPN untuk pelaporan periodik 2018 yang dilaporkan pada rentang waktu 1 Januari sampai 31 Maret 2019.

Menurut Nainggolan, KPK dan KPU menyepakati, instrumen untuk menguji apakah caleg itu jujur atau tidak adalah pelaporan harta kekayaannya secara elektronik.

“Sampai sekarang memang instrumen apa yang bisa bilang orang ini jujur atau tidak, salah satunya kita sepakat bahwa e-LHKPN adalah instrumen yang bisa menguji apakah calon atau caleg ini jujur atau tidak,” ucap Pahala.

Masyarakat pun, lanjut dia, bisa melakukan pengecekan melalui situs resmi elhkpn.kpk.go.id soal kepatuhan caleg melaporkan harta kekayaannya.

“Masyarakat kita harapkan untuk berkunjung ke website, apakah dia menyampaikan laporan harta atau tidak dan kami pikir dengan KPU kami sepakat Pemilu 2019 akan membangun landasan yang baik,” ucap Pahala.


Artikel yang berjudul “Imbauan KPK dan Galaunya Caleg Petahana DPRD DKI” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment