HEADLINE: Rayakan Pemilu Serentak 2019 dengan Aman dan Damai - Ide Nasional

Breaking

Tuesday, April 16, 2019

HEADLINE: Rayakan Pemilu Serentak 2019 dengan Aman dan Damai

Simulasi Pemilu 2019

Warga memasukkan jarinya ke dalam botol berisi tinta saat simulasi pemungutan dan pencoblosan surat suara Pemilu 2019 di Taman Suropati, Jakarta, Rabu (10/4). Simulasi dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan saat pencoblosan pemilu pada 17 April nanti. (Ide Nasional/Johan Tallo)

Salah satu tantangan penyelenggara Pemilu 2019 adalah menekan angka golongan putih (golput) yang selalu menunjukkan tren meningkat setiap pemilu digelar. Demikian pula dengan surat suara tidak sah yang angkanya cukup tinggi pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2019.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka golput pada Pemilu 2004 sebesar 23,3 persen dengan. Pada Pemilu 2009, angka golput naik menjadi 27,45 persen dengan 17 juta surat suara tidak sah. Sedangkan pada Pemilu 2014, angka golput naik lagi jadi 30,42 persen dengan 14 juta surat suara tidak sah.

Namun, tak sedikit yang menilai hasil pencoblosan hari ini dengan optimistis. Pemilu 2019 diprediksi tidak akan menghasilkan angka golput yang tinggi. Sejumlah alasan pun dikemukakan.

“Tren golput absolut belum tahu, (tapi) kemungkinan menurun karena pilpres kali ini para pemilihnya semangat,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat dihubungi Ide Nasional, Selasa (16/4/2019).

Selain itu, lanjut dia, angka golput akan menurun karena profesionalisme penyelenggara Pemilu 2019 yang dinilainya sudah dengan baik mengurusi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Dibandingkan pemilu lalu, jumlah DPT periode kali ini lebih baik. Dari kedua faktor tersebut, saya optimis angka golput pada pemilu kali ini akan rendah,” ujar Qodari.

Hal senada disampaikan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani (Lima), yang menuturkan bahwa angka golput pada Pemilu 2019 diprediksi akan di bawah 10 persen.

“Ya sekitar 7 persen,” kata Ray saat dihubungi Ide Nasional, Selasa siang.

Dia justru mengkhawatirkan jika KPU selaku penyelenggara pemilu akan kewalahan menangani para pemilih yang membludak karena terlalu bersemangat.

Hal itu ditampik Ketua KPU RI Arief Budiman. Dia justru mengajak para pemilih untuk menggunakan haknya pada Pemilu 2019.

“Kepada pemilih, gunakan hak pilih Anda pada masa waktu yang sudah diberikan. Jangan golput,” tegas Arief kepada Ide Nasional.

Dia menambahkan, penting memberi suara pada lima lembaga (Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) yang para pemimpinnya akan memimpin bangsa lima tahun ke depan.

“Pilih yang terbaik, karena yang memilih orang baik,” pungkas Arief.

Sementara itu, Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengatakan, pihaknya sudah kerap menyuarakan agar pemilih tidak golput, termasuk imbauan yang disampaikan capres Joko Widodo atau Jokowi di berbagai kesempatan.

“Pak Jokowi, baik dia sebagai capres maupun dalam berbagai pidato sebagai kepala negara kan selalu mengajak orang untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April, tidak golput. Alasannya, pemilu itu menentukan nasib bangsa. Pemilu itu biayanya mahal, jadi mari kita gunakan hak pilih supaya tidak mubazir,” ujar Usman kepada Ide Nasional.

Dia mengatakan, adanya rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemilih menggunakan haknya dalam Pemilu 2019, turut memperkuat imbauan untuk tidak golput.

“Bahkan, ada yang mengatakan golput itu haram, misalnya. Itu kita sampaikan juga melalui media, jumpa pers, dan media sosial, supaya orang datang berpartisipasi dalam Pemilu 2019,” tegas Usman.

Pemerintah sendiri tidak melarang siapa pun menjadi golput. Tapi, kasusnya berbeda jika ada pihak yang dengan sengaja mengajak orang lain untuk golput. Tidak main-main, mereka yang mendorong orang lain menjadi golput akan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Setidaknya ada dua pasal dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang ancaman bagi mereka yang mengajak orang golput, yakni:

– Pasal 292

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

– Pasal 301 ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya imbauan untuk mereka yang berniat tidak mencoblos hari ini. Menurut dia, mereka yang berhak memilih hari ini akan merugi jika tidak memanfaatkan kesempatan menentukan arah masa depan bangsa. Apalagi itu hanya memakan waktu dalam hitungan menit.

“Ini adalah hak kita, ini adalah kesempatan dalam bernegara, kesempatan untuk menentukan arah bangsa. Karena itu, jangan biarkan kesempatan menentukan itu terbuang percuma, karena kita punya hak untuk menentukan. Datang ke TPS, kemudian tunaikan hak suaranya, sampai situ pulang,” ujar Anies kepada Ide Nasional.


Artikel yang berjudul “HEADLINE: Rayakan Pemilu Serentak 2019 dengan Aman dan Damai” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment