HEADLINE: Kontroversi 3.500 Pemilih dengan Gangguan Jiwa di Pemilu 2019, Aturannya? - Ide Nasional

Breaking

Tuesday, April 9, 2019

HEADLINE: Kontroversi 3.500 Pemilih dengan Gangguan Jiwa di Pemilu 2019, Aturannya?

Ide Nasional, Jakarta – Dengan raut wajahnya gembira, tanpa gugup, orang-orang itu melangkahkan kakinya ke bilik suara saat mengikuti simulai pemungutan suara Pemilu 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Namun, hak pilih para penyandang disabilitas mental itu kini menjadi perdebatan. Ada yang pro, tapi tak sedikit juga yang kontra.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ODGJ adalah bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas mental.

Menurut Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti, dua payung hukum itu memberikan perlindungan terhadap hak-hak ODGJ. Termasuk hak berpartisipasi dalam politik. Sebagai pemilih.

“Ada banyak konvensi maupun aturan yang mengakomodir hak politik penyandang disabilitas mental untuk memilih dalam pemilu,” kata Yeni saat dihubungi Ide Nasional, Selasa (9/4/2019).

Secara filosofis, jelas Yeni, semua manusia termasuk penyandang disabilitas mental mempunyai hak asasi yang sama. Salah satunya adalah hak politik untuk memilih. 

Secara yuridis, ODGJ termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama sesuai Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

“Dalam UU Pemilu juga tak ada pasal yang melarang penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak pilihnya,” imbuh Yeni.

Salain itu, Pasal 75 ayat 1 UU Penyandang Disabilitas juga menyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik, secara langsung atau melalui perwakilan.

Pasal 77 menyatakan, pemerintah dan pemda wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk: (a) berpartisipasi lansung untuk ikut dalam kegaitan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; (b) mendapat hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lainnya.

Kemudian, dalam Pasal 148 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Secara medis, kapasitas seseorang untuk memilih dalam Pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir).

Artinya, penyandang disabilitas mental seperti penderita skizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menentukan pilihan.

Infografis Orang Gangguan Jiwa Mencoblos di Pemilu 2019. (Liputan6.com/Abdillah)

Yeni mengungkap, sejak 2014 pihaknya telah melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas dapat memilih dalam pemilu berdasarkan payung hukum tersebut. Perjuangan gerakan disabilitas ini membuahkan hasil saat KPU mulai mendaftarkan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam Pemilu 2014.

Selanjutnya, berdasarkan surat Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, KPU melakukan pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental untuk Pemilu 2019.

“Tapi sayang, hak pilih mereka (ODGJ) kini jadi gorengan politik. Kalau mau menggoreng jangan mengorbankan hak orang lain, apa lagi hak orang marjinal ini. Sama sekali tidak bermoral. Itu melanggar semua undang-undang yang ada,” Yeni menegaskan.

Terpisah, Komisioner KPU Hasyim Ashari menjelaskan, penyandang disabilitas mental didaftarkan sebagai pemilih karena merupakan bagian dari warga negara. Namun, karena memilih merupakan bagian dari tindakan hukum, maka pemilih itu harus cakap secara hukum.

“Jadi penggunaan hak pilih (penyandang disabilitas mental), harus mendapatkan surat keterangan dari dokter,” ujar Hasyim kepada Ide Nasional.

Hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 yang berbunyi, “Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”

Dalam Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga disebutkan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. 


Artikel yang berjudul “HEADLINE: Kontroversi 3.500 Pemilih dengan Gangguan Jiwa di Pemilu 2019, Aturannya?” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment